Dua Tersangka Korupsi BRI Pangkalpinang Sudah Diserahkan Ke JPU Kejari Pangkalpinang

Dua Tersangka Korupsi BRI Pangkalpinang Sudah Diserahkan Ke JPU Kejari Pangkalpinang
Photo : dua tersangka korupsi BRI Pangkalpinang (rompi merah)

Pangkalpinang (Babel) - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pangkalpinang, Jum'at kemarin (28/05/2021). 

Berikut pres release tanpa mengubah/mengedit sedikitpun narasi kalimat yang disampaikan oleh kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang (Jefferdian, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pangkalpinang Ryan Sumartja Syamu SH MH kepada Pers Babel, dengan identitas terdakwa sebagai berikut : 

1. Atas nama terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono (register perkara : PDS-05/L.9.10/Ft.1/05/2021), terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) pada Polres Pangkalpinang selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni April 2021 (Reg. Tahanan No. : RT-05/L.9.10/Ft.1/SPP/05/2021). 

Terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono didugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

2. Atas nama terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E (Register Perkara .:PDS-06/L.9.10/Ft.1/05/2021), dilakukan penahanan dalam perkara lain terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. 

Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ancaman Hukuman Pidana Terdakwa FIRMAN ALIAS ASAK ANAK DARI HARTONO dan Terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E maksimal seumur hidup atau paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 tahun dan Pidana Denda paling sedikit Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan Paling Banyak Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar kerugian negara. (Rikky Fermana) 

Kasus korupsi BRI Pangkalpinang Kejari Pangkalpinang JPU Kejari Pangkalpinang
Rikky Fermana

Rikky Fermana

Next Article

Bakueda Bersama Kejari Kota Pangkalpinang...

Related Posts

Peringkat

Profle

Rikky Fermana

Adhyaksa

Adhyaksa verified

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 36

Registered: Jul 9, 2020

Narsono Son

Narsono Son

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Jul 9, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Jul 17, 2020

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Adhyaksa verified

Direktur Eksekutif LBH Sumbar: Eksekusi Putusan MA Terhadap Rusmayul Anwar Gagal Kajari Pesisir Selatan Harus Dicopot
Hari Bhakti Adhyaksa Ke 61 Tahun Kejari Purwokerto Salurkan Sembako ke Warga Kurang Mampu
LBH Sumbar Desak Kejari Painan Segera Eksekusi Bupati Pesisir Selatan
Di Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 Kejari Pangkalpinang Bagikan Paket Sembako Ke Warga Kurang Mampu

Follow Us

Recommended Posts

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 Tanggal 22 Juli 2021 Ini Sambutan Kejari Pangkalpinang
Di Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 Kejari Pangkalpinang Bagikan Paket Sembako Ke Warga Kurang Mampu
Kajari Bangka Barat Hadiri Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Babar  Tahun 2021
Tim Jaksa Tangkap Ero, Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
Staf Ahli Gubernur Diperiksa Sebagai Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi Oleh Perusahaan Daerah PDE Sumatera Selatan