Dua Tersangka Korupsi BRI Pangkalpinang Sudah Diserahkan Ke JPU Kejari Pangkalpinang

Dua Tersangka Korupsi BRI Pangkalpinang Sudah Diserahkan Ke JPU Kejari Pangkalpinang
Photo : dua tersangka korupsi BRI Pangkalpinang (rompi merah)

Pangkalpinang (Babel) - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pangkalpinang, Jum'at kemarin (28/05/2021). 

Berikut pres release tanpa mengubah/mengedit sedikitpun narasi kalimat yang disampaikan oleh kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang (Jefferdian, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pangkalpinang Ryan Sumartja Syamu SH MH kepada Pers Babel, dengan identitas terdakwa sebagai berikut : 

1. Atas nama terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono (register perkara : PDS-05/L.9.10/Ft.1/05/2021), terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) pada Polres Pangkalpinang selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni April 2021 (Reg. Tahanan No. : RT-05/L.9.10/Ft.1/SPP/05/2021). 

Terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono didugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

2. Atas nama terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E (Register Perkara .:PDS-06/L.9.10/Ft.1/05/2021), dilakukan penahanan dalam perkara lain terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. 

Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ancaman Hukuman Pidana Terdakwa FIRMAN ALIAS ASAK ANAK DARI HARTONO dan Terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E maksimal seumur hidup atau paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 tahun dan Pidana Denda paling sedikit Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan Paling Banyak Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar kerugian negara. (Rikky Fermana) 

Kasus korupsi BRI Pangkalpinang Kejari Pangkalpinang JPU Kejari Pangkalpinang
Rikky Fermana

Rikky Fermana

Next Article

Bakueda Bersama Kejari Kota Pangkalpinang...

Related Posts

Peringkat

Profle

Yudha Pratama

Adhyaksa

Adhyaksa verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 9

Registered: Jul 9, 2020

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Yudha Pratama

Kunjungi Kejari Kampar, Wakil Jaksa Agung Puji Fasilitas Ibadah, Dukung Peroleh Predikat Sebagai Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas
Masih Ingat Kasus Pembunuhan Istri Hamil yang Dikubur di Septic Tank, JPU Ancam Hukuman Mati

Follow Us

Recommended Posts

Praktisi Hukum: Survei Jangan Giring Opini Publik, Kejaksaan Sudah On the Track
Kejati Babel Dalami Kasus Fee 20℅ Proyek Rutin Di Dinas PUPR Babel, Ini Kata Aktifis Mahasiswa Pemerhati Korupsi
Leonard Eben Ezer: Kejaksaan Proses Pemberhentian Tidak Hormat Pinangki
Kejagung Tangkap Buronan Kasus Penipuan Senilai Rp3,1 Miliar
Penghargaan Kementerian PANRB, Kajati Babel Bangun Tugu Zona Integritas WBK & WBBM